"Semakin cepat selesai (kisruh APBD) semakin baik. Pakailah APBD yang benar," kata Jokowi.
Namun, saat ditanya pendapatnya mengenai APBD versi mana yang dianggapnya benar, apakah versi e-budgeting atau versi DPRD DKI, Jokowi tak memberi jawaban rinci. Ia hanya mengatakan bahwa publik sudah pintar menilai anggaran mana yang disusun berdasarkan aturan.
"(APBD) yang benar, ya enggak usah saya omongin juga sudah jelas (mana APBD yang benar)," kata Jokowi tertawa.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga kembali ditanya perihal pelaporan Basuki terhadap dokumen APBD 2014 yang juga ditandatangani oleh Jokowi. Kemudian, apa berarti pelaporan dokumen APBD 2014 ke KPK adalah tindakan blunder Basuki?
"He-he-he. Ya enggak apa-apa (APBD 2014 dilaporkan ke KPK)," kata Jokowi tertawa lagi.
Kini, DPRD sedang melaksanakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyampaian dokumen APBD palsu oleh Pemprov DKI ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah mengundang konsultan e-budgeting dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), tim angket akan mengundang istri Basuki, Veronica Tan, anggota Ahok Center, dan Basuki sendiri.
Sementara itu, Pemprov DKI memiliki waktu selama tujuh hari, hingga 20 Maret 2015, untuk melakukan mediasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Komunikasi itu terkait upaya penerbitan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2015 senilai Rp 73,08 triliun.
"(APBD) yang benar, ya enggak usah saya omongin juga sudah jelas (mana APBD yang benar)," kata Jokowi tertawa.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga kembali ditanya perihal pelaporan Basuki terhadap dokumen APBD 2014 yang juga ditandatangani oleh Jokowi. Kemudian, apa berarti pelaporan dokumen APBD 2014 ke KPK adalah tindakan blunder Basuki?
"He-he-he. Ya enggak apa-apa (APBD 2014 dilaporkan ke KPK)," kata Jokowi tertawa lagi.
Kini, DPRD sedang melaksanakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyampaian dokumen APBD palsu oleh Pemprov DKI ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah mengundang konsultan e-budgeting dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), tim angket akan mengundang istri Basuki, Veronica Tan, anggota Ahok Center, dan Basuki sendiri.
Sementara itu, Pemprov DKI memiliki waktu selama tujuh hari, hingga 20 Maret 2015, untuk melakukan mediasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Komunikasi itu terkait upaya penerbitan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2015 senilai Rp 73,08 triliun.
| Penulis | : Kurnia Sari Aziza |
| Editor | : Hindra Liauw |
