Jakarta, 18 Maret - Pertemuan rombongan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dengan pemerintah dan perusahaan-perusahaan Jepang membahas berbagai peluang kerja sama. Selain dalam hal investasi, rupanya ada pula program peningkatan sumber daya manusia.
"Jadi kalau kita bangun pembangunan infrastruktur tapi kalau pembangunan sumber daya manusia itu belum mumpuni atau tak cukup tentu saja tak akan siap angkat Indonesia ke depannya. Saya sudah bicarakan dan pemerintah Jepang juga mendukung memang kerja sama Jepang-Indonesia ini akan lebih baik ke depannya," tutur Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat berbincang santai di Ruang Sakura Hotel Imperial, Tokyo, Jepang, Senin (16/3/2015) malam.
Menko PMK seperti dilansir situs Detik.com mengatakan bahwa fokus pembangunan sumber daya manusia saat ini adalah untuk tenaga pendidik, perawat, dan peneliti. Puan menambahkan bahwa saat ini tenaga perawat Indonesia banyak yang tak berstandard internasional sehingga seringkali ditolak oleh negara tujuan, termasuk Jepang.
"Itu yang harus dibenahi adalah sejak awal mereka datang memang harus di-training, paling tidak standar yang diinginkan Jepang ini juga kompetensi yang dikirim tenaga lain. Kita harus dorong mereka supaya punya standard internasional. Saya juga sudah bilang ke Kementerian Ristek dan Dikti bahwa bisa diberikan standard internasional. Ini mekanisme cerdas yang saya jalani, dengan mekanisme pendek sehingga bisa diterima di negara mana pun. Mereka yang sekolah di luar negeri ilmunya dipulangkan dulu ke Indonesia baru kita bisa kirim lagi pelajar ke luar negeri," ujar Menko PMK Puan Maharani yang turut mendampingi Wapres Jusuf Kalla dalam kunjungan kerja di Jepang untuk menghadiri acara PBB yakni 'Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR).
Hal ini pun dibenarkan oleh Wapres JK bahwa Jepang telah melirik Indonesia sebagai negara tujuan untuk investasi. Ke depannya, Jepang juga akan membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia.
"Di Jepang itu tak mudah juga masuk tenaga konstruksi karena masalah bahasa. Kita akan mulai karena Jepang mulai kekurangan tenaga. Bisa saja kalau perusahaan Jepang akan mencari subkontraktor yang baik apalagi perusahaan Jepang yang terbiasa di Indonesia," kata JK.
Sementara itu untuk tenaga perawat, JK meminta agar ada pelatihan sehingga perawat berstandard internasional. Senada dengan hal tersebut Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI) telah meneken kerja sama dengan perusahaan asal Jepang, Gakken.
Gakken memiliki anak perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan dan siap memberikan pelatihan. Kerja sama itu ditandatangani oleh Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Ketua APPSI Anwar Adnan bersama pihak Gakken berbarengan dengan kunjungan kerja Wapres ke Jepang. (Gs)
sumber : http://www.kemenkopmk.go.id
